SUMBERNARASI – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan dukungannya terhadap pengembangan sekolah inklusi di wilayah Kalimantan Timur. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), agar mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas.
“Kaltim sudah memiliki beberapa sekolah inklusi, tetapi perlu terus ditingkatkan dan diperbaiki. Pendidikan adalah hak semua anak, tanpa terkecuali,” ungkap Ananda dalam wawancara telepon pada Senin (04/11/2024).
Saat ini, Kalimantan Timur memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) di 10 kabupaten/kota, dengan rincian 11 SLB negeri dan 23 SLB swasta. Jumlah ini masih dinilai kurang, mengingat kebutuhan yang terus bertambah. Sekolah inklusi dipandang sebagai solusi bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang lebih terbuka dan terintegrasi.
Sesuai Permendiknas No.70 Tahun 2009, anak berkebutuhan khusus memiliki hak mengikuti pembelajaran melalui sekolah inklusi, namun hal ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa sekolah di Kaltim telah mengadopsi konsep inklusi, yang diharapkan mampu mengurangi stigma dan memperkuat integrasi sosial bagi ABK.
Ananda, yang kerap disapa Nanda, menyatakan bahwa DPRD akan mendukung alokasi anggaran untuk memperkuat sekolah inklusi di Kaltim. Selain itu, ia juga mendorong dinas terkait untuk meningkatkan keterampilan guru pendamping khusus ABK di sekolah-sekolah inklusi.
“Di sekolah inklusi, diperlukan guru pendamping khusus untuk ABK. Kami berharap semakin banyak guru yang menerima pendidikan atau pelatihan terkait. Fasilitas di sekolah juga perlu disempurnakan,” jelasnya.
Langkah awal yang akan dilakukan, menurut Ananda, adalah membahas persoalan ini secara menyeluruh. Ia berharap, melalui Komisi IV, DPRD dapat merumuskan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi sekolah inklusi.
“Kami juga akan mendorong perguruan tinggi, khususnya di bidang keguruan, untuk memasukkan mata kuliah terkait pendidikan inklusi. Komisi IV akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi, termasuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan memperbarui fasilitas sekolah,” tambahnya.
Ananda berharap, langkah-langkah ini dapat membuka peluang pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh anak di Kalimantan Timur, terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus.
